Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti pernyataan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang mengatakan dirinya mendengar ada isu penjegalan serta kecurangan dalam Pilpres 2024.
Dirinya mengatakan SBY sebenarnya bisa menghentikan hal ini sejak awal. Bahkan sampai saat ini, Refly Harun masih menyesalkan keputusan SBY yang membiarkan hal ini terjadi.
Hal tersebut adalah, SBY tidak pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal presidential threshold.
“Satu yang saya sesalkan dari ke pemerintahan SBY. Kenapa beliau tidak keluarkan Perppu untuk menghapus presidensial threshold itu,” ujar Refly saat dikonfirmasi GenPI.co, Kamis (22/9).
Padahal, menurutnya, SBY bisa melakukan hal tersebut saat memerintah dan menjadi presiden 2 periode.
“Peluang itu bukan tidak ada. Pertama, ketika Partai Demokrat berkuasa dengan kursi terbesar,” tuturnya.
Kedua, kata Refly, saat SBY masih menduduki kursi presiden menjelang Pilpres 2014.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar